The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge solving malah asik menjadi difficulty getting.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Not all information which the Library has archives for is available from the Library’s Web page. Limitations impacting entry to the archived articles contain a 1-year embargo time period for all content while in the archive.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan very important AS yang harus diemban intelijen indonesia oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh user
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Right after declaring independence in 1945, The federal government of Indonesia proven its to start with intelligence agency, referred to as Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to steer the agency, as did about forty previous Particular military services investigators.
Theoretically, the kind of Intelligence-State interaction fashioned in this era is “Political Intelligence.” Even in the course of 1950-1959, Indonesian intelligence things to do did not receive Significantly awareness because of the rather volatile political problems. After the Republic of Indonesia was officially identified on August 15, 1950, the intelligence agencies in Indonesia have been reactivated. Indonesia needed to direct intelligence operations to manage inside threats. Having said that, the dominance of militarization from the prior period triggered the construction of political intelligence only in 1958 when Sukarno fashioned BKI, which was afterwards altered to BPI.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari United states of america Intelligence Neighborhood di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
The civilian-managed Ministry of Protection proposed to President Soekarno to sort a strategic intelligence Firm using a “civil character,” which did not appear beneath the auspices from the army. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin tried out to make a “
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.